APBD 2026 Kabupaten Batang Hari Merosot, Dewan Ajak Pemda Gali Sektor PAD

Anggota DPRD Batang Hari Fraksi PDI-P, Yoghie Verly Pratama/foto:ist

BATANG HARI,BulianId – Beberapa hari ini DPRD Kabupaten Batang Hari tengah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD Batang Hari membahas anggaran tahun 2026 masing-masing dinas. Pembahasan tersebut tentunya juga mengacu dari dampak efisiensi anggaran, dimana dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan dari angka biasanya.

Jika di tahun 2025 ini transfer pusat tersebut hampir menyentuh di angka Rp.1,2 Triliun, namun untuk di tahun 2026 mengalami pemangkasan lebih dari Rp.400 Miliar.

Pemangkasan dana transfer tersebut, tentunya mempengaruhi APBD tahun 2026, dimana total APBD Batang Hari hanya akan berada di angka Rp.1,1 Triliun.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Batang Hari Fraksi PDI-P, Yoghie Verly Pratama pun angkat bicara. Dirinya mengingatkan bahwa penting bagi Pemda Batang Hari untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dan menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat ke depannya. Pemda harus menggali sektor PAD,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Lanjut Dia, dalam KUA PPAS yang disepakati, pemda menargetkan PAD di tahun 2026 kurang lebih Rp.150 Miliar. Jumlah itu tentunya harus dicapai dengan menggali sumber-sumber pajak yang ada di Batang Hari.

“Nah, kami mengajak kepada pemda untuk kito bergrilya. agar mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Batang Hari untuk mengintegrasi IMB ke PBG dan mengurus SLF. Karena itu salah satu sumber pajak,” kata dia.

“Dan adanya pengusaha-pengusaha baru, juga pembangunan gudang-gudang untuk menarik retribusi pajaknya,” sambungnya.

Selain itu, anggota DPRD Dapil II Batang Hari ini juga meminta kepada pemda untuk fokus mengawasi investor, perusahaan/pabrik yang ada di Batanghari.

“Seperti di perusahaan perkebunan, masih ada beberapa bangunan-bangunan di kebun perusahaan yang luput dari pemerintah. Ini kan bisa menjadi sumber PAD yang besar bagi daerah. Bupati Batang Hari harus lebih menekankan anak buahnya agar lebih fokus menggali sumber-sumber PAD,” ucap Yoghie.

Selain itu, dengan terbitnya aturan terbaru terkait pengelolaan sumur minyak rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM RI. Pemda juga bisa menjadikan itu salah satu sumber PAD.

“Mungkin Pemda bisa membuat BUMD untuk mengelola sumur minyak. Ataupun mengaktifkan kembali BUMD yang sudah ada,” pungkasnya. (ANI)