Kadis PUTR Batanghari Diminta yang Memiliki Jaringan Luas, Husein: Dari Pemrov Hingga Pusat

Kantor Dinas PUTR Batanghari/foto:ANI
BATANGHARI,BulianId - Pemerintah Kabupaten Batanghari tengah melakukan lelang jabatan. Seleksi juga tengah dilakukan untuk empat jabatan. Namun lelang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Batanghari menjadi yang paling disorot. Lantaran kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Batanghari berada di tangan Kepala Dinas PUTR.

Terkait lelang jabatan tersebut, masyarakat menginginkan agar Kepala Dinas PUTR terpilih adalah sosok yang memiliki jaringan luas, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Sehingga pembangunan di Kabupaten Batanghari akan lebih maksimal dan visi misi Bupati Batanghari dapat terwujud.

Dikatakan salah seorang tokoh pemuda Batanghari, Khusaini, jika sebaiknya jabatan Kepala Dinas PUTR Batanghari diisi oleh sosok yang mengenal permasalahan di Kabupaten Batanghari, serta memiliki jaringan yang luas.

"Pertama, bisa melaksanakan apa yang menjadi program prioritas Batanghari Tangguh. Kemudian, mempunyai jaringan dan kemampuan untuk lobi-lobi dari Pemprov Jambi hingga pemerintah pusat," ujarnya, Kamis (24/08/2023).

Menurutnya, pejabat tersebut nantinya harus mampu membawa program nasional ke daerah Kabupaten Batanghari, guna membantu proses pembangunan baik infrastruktur maupun sarana dan prasarana di Batanghari.

"Dan yang pastinya, pejabat itu harus bisa seiring sejalan dengan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Sehingga dapat mewujudkan cita-cita Batanghari tangguh," tambahnya. 

Selain itu, menurut pria yang akrab di sapa Jend Husein ini, seperti yang diketahui, bahwa Kabupaten membutuhkan peningkatan insfrastruktur, dan pejabat terpilih nanti  harus bisa mengurangi angka kerusakan jalan di Kabupaten Batanghari.

"Perlu kita ingat, di awal Fadhil-Bakhtiar menjabat, jalan rusak kurang lebih sebanyak 70 persen dengan kondisi 20 persen rusak parah. Dan dalam dua tahun terakhir ini angka tersebut sudah berkurang," kata dia. 

Lanjutnya, selain memiliki kinerja yang baik, pejabat tersebut nantinya juga harus memiliki track record yang baik.

"Kita menginginkan pemimpin instansi yang bersih, baik dan jujur, muda-mudahan siapa yang terpilih nanti betul-betul amanah," sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin menyebutkan, terkait siapa Kadis PUTR yang akan terpilih nanti, menurutnya haruslah memahami kultur dan kebutuhan masyarakat Batanghari di bidang infrastruktur serta sarana dan prasarana. 

"Intinya, layak dan mampu memahami kultur, kebutuhan infrastruktur, sarpras masyarakat, karna itu perlu menjadi catatan penting untuk membangun Kabupaten Batanghari," tuturnya. 

Sebab menurut Anita, jika Kepala Dinas PUTR tidak memahami apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pembangunan tersebut bisa dikatakan tidak tepat sasaran. 

"Ketika kadis tidak paham kebutuhan masyarakat Batanghari, kan gawat. Intinya dia paham Batanghari, ready dan siap membangun kabupaten tercinta ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini tengah melakukan lelang empat jabatan eselon II dan masih dalam tahap seleksi. Sebanyak empat jabatan tersebut yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; lalu yang terakhir Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sebanyak tiga orang mengikuti seleksi Kepala Dinas PUTR Batanghari. Mereka yaitu Rachmad Syafutra ST MM, Ajrisa Windra ST MM dan Ahmad Agung Bayu Aji ST.

Rachmad Syafutra diketahui saat ini tengah menjabat sebagai salah satu pejabat struktural di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Lalu Ajrisa Windra, saat ini menjabat sebagai Kabag Perekonomian Setda Kota Jambi. Terakhir Ahmad Bayu Aji, saat ini menjabat sebagai Kabid SDA Dinas PUTR Batanghari.

Ketiganya merupakan orang yang berpengalaman bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Hanya saja, saat ini Ajrisa Windra yang terdepak dari dinas PUTR Kota Jambi. Namun dirinya pernah beberapa kali memegang jabatan di Dinas PUTR Kota Jambi dan sempat tersandung masalah hukum saat menjabat sebagai Kepala UPTD UPCA Kota Jambi. Dikarenakan adanya temuan BPK RI tahun 2016 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,1 miliar. (TIM/ANI)