 |
| Kapolda Jambi bersama Bupati dan unsur Forkopimda Batanghari/ foto:ist |
"Mulai dari penghadangan jalan segala macam hal itu, direspon cepat oleh stakeholder terkait, kapolda hadir di sini, bagaimana kita menyatukan persepesi dalam rapat ini,"ujarnya.
Lanjutnya, Pemda Batanghari pun menyadari batas kewenangan yang dimilikinya, begitu pula dengan pihak kepolisian. Namun, bagaimana keterbatasan ini tetap bisa mengurai permasalahan yang terjadi.
"Nanti rekomendasi hasil rapat ini akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang punya kewenangan terhadap tata kelola angkutan batubara ini," sambungnya.
Terkait bagaimana teknis pelaksanaan nantinya, Fadhil menyebutkan, hasil tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mereka melaporkan kepada pihak yang lebih berwenang.
"Nanti setelah direspon oleh pihak berwenang terkait tata kelola, baru kita action. Kita tidak boleh bekerja di luar kewenangan, masyarakat mudah-mudahan memahami ini," ucapnya.
Namun, sebagai perpanjangan tangan masyarakat Batanghari, pemerintah daerah tidak akan diam. Mereka tetap akan memperjuangkan hak-hak yang mesti didapatkan oleh masyarakat terutama soal keselamatan bersama.
"Semuanya harus selamat, masyarakat selamat, orang yang bekerja terkait batubara, sopir harus selamat. Keselamatan bersama, hak dan kewajiban ini untuk sama-sama ditegakkan," tegasnya.
Tentunya, salah satu solusi permanen untuk mengatasi masalah armada batubara yakni dibuatnya jalur khusus angkutan batubara. Bahkan beberapa waktu lalu, Gubernur Jambi sudah memaparkan berbagai solusi terkait masalah yang terjadi.
"Tapi jalan khusus masih dalam proses, dan kita tidak tahu prosesnya berapa lama. Menjelang itu jadi, harus ada solusi tercepatnya. Paling tidak mengurangi beban yang dihadapi oleh masyarakat," kata MFA.
"Kalau ini terlaksana alhamdulillah, tapi sebelum itu terjadi, bagaimana keresahan masyarakat ini terjawab. Bisa mendinginkan, bahwa begitu banyak pengorbanan yang mereka lakukan di sepanjang jalan yang ada di ruas jalan Bulian-Muara Tembesi ini," sambungnya.
Lanjutnya, aksi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini tentunya sudah berantai. Sebelumnya pada bulan puasa lalu, masyarakat Kelurahan Pasar Baru yang melakukan aksi, dan kini kembali dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sridadi.
"Jangan sampai kedepan terjadi lagi aksi pemblokiran jalan. Kita coba respon cepat. Karena ini akan mengular, penderitaannya sama, cuma klimaksnya saja yang berbeda-beda," pungkasnya. (NZA)