 |
| Sekretaris Bakeuda Kabupaten Batanghari Akmaludin |
BATANGHARI, BulianId - Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari sosialisasi Evaluasi capaian Rapor Pajak Daerah Tahun 2022 di seluruh Desa dan Kelurahan dalam Delapan Kecamatan se-Kabupaten Batanghari.
Sesuai target tahapan perlu penguatan sinergi semua tingkatan pemerintah mulai dari Desa atau Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
Sekretaris Bakeuda Kabupaten Batanghari Akmaludin, saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan kegiatan tersebut adalah Evaluasi tentang capaian PAD se-Kecamatan se-Kabupaten Batanghari.
"Kita mengevaluasi progres realisasi perkembangan PAD di masing-masing Kecamatan, kemarin hari Senin kita mulai di Kecamatan Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah untuk membuka rakor Sosialisasi tersebut," kata Akmaludin, Rabu (22/06/2022).
"Untuk Selasa kita laksanakan di Enam Kecamatan, yakni Kecamatan Batin, Bajubang, Muara Tembesi, Maro Sebo Ulu, Mersam dan Pemayung," lanjutnya.
Akmaludin menyebutkan rakor tersebut merupakan kegiatan rutin Bakeuda Batanghari selaku koordinator Pendapatan Kabupaten Batanghari.
"Setiap triwulan kita melakukan evaluasi atas seluruh Kecamatan, seluruh OPD yang mempunyai PAD. Kita kroscek bagaimana perkembangannya, kalau seandainya realisasinya rendah kita tanya apa masalah apa kendalanya sehingga kita tahu mencari solusi untuk peningkatan untuk peningkatan PAD kita," tuturnya.
Adapun sosialisasi tersebut lebih memfokuskan ke PBB Perkotaan Perdesaan (P2).
"Kita nengok (lihat) target realisasinya, sampai triwulan I berapa realisasinya, kita tanya apa masalahnya. Tapi khusus untuk Perkotaan Perdesaan di Kecamatan Desa dan Kelurahan. Untuk Tekhnis silahkan ke Kepala Bidang," ungkapnya.
Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait Pajak Daerah tersebut selama dua hari tanggal 20 dan 21 Juni 2022, pembukaan perdana kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Muara Bulian Senin 20 Juni 2022.
Kegiatan dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan monitoring Koordinasi dan Sipervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), terhadap optimalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batanghari serta percepatan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022.(ONE).